PK Desak Musdalub

DPD dan DPP Harus Turun Tangan HARJAMUKTI- Desakan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) untuk melengserkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Sunaryo HW SIP, terus menguat. Sekretaris Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Harjamukti, Taufik mengatakan, kondisi partai saat ini sangat memungkinkan untuk memelaksanakan musdalub, karena Sunaryo sedang menjalani proses hukum. “Kami setuju saja untuk musdalub, karena ini akan menjadi titik temu atas kemelut partai selama ini,” kata Taufik, kepada Radar, Kamis (14/3). Taufik menambahkan, meskipun PK Harjamukti belum melakukan pleno, namun pembicaraan dari sejumlah pengurus PK dan pengurus kelurahan sudah mengerucut pada musdalub. PK juga akan mendengarkan masukan dari masing-masing pengurus kelurahan (Pl). ”PK tidak serta merta memutuskan jika tanpa ada persetejuan dari Pl melalui pleno yang diperluas,” tuturnya. Taufik mengingatkan pengurus DPD Partai Golkar untuk tidak alergi terhadap musdalub. Sebab, ada sinyalemen ada pengurus DPD yang tidak setuju dengan musdalub. Alasannya, khawatir fokus pencalegan terpecah. “PK setuju digelarnya Musdalub, karena ini menjadi sebuah kebutuhan organisasi,” katanya. Terpisah, dihubungi melalui sambungan teleponnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Cirebon, Ade Anwar Sham mengungkapkan, munculnya wacana musdalub disebabkan makin dekatnya pelaksanaan pemilihan legislatif. Sebab, dalam pemilihan legislatif, ada kewajiban-kewajiban partai, yang nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh ketua. Sementara sekarang ini, Sunaryo berhalangan lantaran menghadapi masalah hukum. Ade mengimbau kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ataupun DPP Partai Golkar untuk segera turun tangan. “DPD Provinsi dan DPP Golkar harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.  Masalah ini kan paralel, ada keterkaitan antara DPD kota, provinsi dan pusat. Kalau memang orientasinya mendesak, ya DPP harus segera turun tangan,” bebernya. Dijelaskan Ade, polemik musdalub ini harus segera mendapatkan penyelesaian. Karena hal ini menyangkut harkat dan martabat partai. Jangan sampai, permasalahan ini mengganggu eksistensi Partai Golkar Kota Cirebon dalam pemilihan legislatif. “Harus ada upaya ke arah penyelesaian. Pengurus harus segera melakukan konsolidasi, pelajari aturannya seperti apa dan segera mengambil langkah. Semuanya kita kembalikan pada aturan, jangan malah menabrak aturan,” lanjutnya. Dia pun meminta kepada pengurus partai untuk jangan berpolemik di media massa. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan membesarkan Partai Golkar. “Sudahlah jangan berpolemik di koran. Coba lepaskan kepentingan pribadi. Kita harus berpikir secara komprehensif, buka orang per orang. Berembuk bareng-bareng, cari solusinya,” tukasnya. (abd/kmg)

Sumber: